Pontianak — Jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Apel Pagi secara virtual pada Jumat, 20 Juni 2025, yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Apel dimulai pada pukul 07.45 WIB dan berlangsung dengan tertib serta khidmat.
Bertindak sebagai Pembina Apel adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum (P3H), Zuliansyah, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah. Dalam amanatnya, Zuliansyah menekankan pentingnya evaluasi kinerja sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalbar.
Ia menyampaikan bahwa pada tanggal 29 hingga 31 Juli 2025 mendatang akan diadakan kegiatan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Hukum oleh unit pusat. Kegiatan ini akan melibatkan seluruh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, serta Kepala Bagian Umum dan menjadi bagian dari penilaian kinerja triwulan II.
Untuk itu, setiap divisi yang diminta segera menyusun laporan pencapaian kinerja periode Januari hingga Juni 2025. Zuliansyah menegaskan bahwa laporan yang disusun harus valid, akurat, dan komprehensif agar dapat memberikan gambaran tujuan serta mengangkat citra positif Kantor Wilayah di mata pusat. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama tim dalam menyusun laporan tersebut.
“Keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh pimpinan, tetapi merupakan hasil dari kerja sama seluruh tim. Tidak ada Superman, yang ada adalah Super Team,” tegasnya.
Divisi P3HAM disebut telah memulai penyusunan laporan bersama pengampu Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan akan dilanjutkan dengan unit-unit lain secara bergiliran. Divisi-divisi lainnya seperti Pelayanan Hukum, Administrasi, dan Umum juga diminta segera menyusun laporan dan menyampaikannya kepada pimpinan.
Seluruh laporan nantinya akan direkapitulasi dan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah dalam forum evaluasi nasional.
Kegiatan apel yang dilaksanakan secara berani ini berlangsung lancar dan menjadi sarana koordinasi yang efektif dalam menjaga konsistensi kinerja jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar menjelang evaluasi nasional.
Dokumentasi: