Pontianak – Jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Apel Sore secara virtual pada Jumat (20/6/2025) pukul 16.00 WIB hingga selesai, melalui aplikasi Zoom Meeting. Apel ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv P3H), Zuliansyah, yang bertindak sebagai Pembina Apel mewakili Kepala Kantor Wilayah.

Dalam amanatnya, Zuliansyah menyampaikan evaluasi terhadap kemajuan penyusunan dokumen Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026. Ia mengapresiasi unit-unit yang telah melengkapi dokumen, sekaligus mengingatkan unit lainnya untuk segera menyempurnakan dokumen yang masih belum lengkap.

“Sekretariat Jenderal telah menyerahkan RAB dan DADUK, namun KAK belum tersedia. Direktorat Jenderal AHU sudah lengkap seluruh dokumennya. Direktorat Jenderal KI baru menyerahkan DADUK saja. Direktorat Jenderal PP memiliki RAB dan KAK, tetapi asumsi dasar perlu diperjelas. BPHN belum menyerahkan RAB maupun KAK, sementara BSK sudah menyerahkan RAB dan KAK, namun perlu dilakukan verifikasi dasar perhitungannya,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya percepatan dan ketelitian dalam penyusunan maupun revisi dokumen sebagai dasar pengajuan resmi Pagu Indikatif kepada unit anggaran pusat.

Kegiatan apel berlangsung dengan khidmat, tertib, dan lancar, mencerminkan komitmen seluruh jajaran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal, meskipun dilaksanakan dengan berani.

Pontianak – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencegah dan memberantas praktik penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu disampaikan saat menghadiri Deklarasi Komitmen Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Penempatan PMI Non Prosedural dan TPPO, yang digelar di Gedung Graha Khatulistiwa Polda Kalimantan Barat, Jumat (20/06).

Kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda Kalbar, kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan perguruan tinggi, perwakilan BUMN/BUMD, organisasi kemasyarakatan, serta unsur TNI-Polri. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, juga turut hadir dalam mendukung komitmen tersebut.

Dalam sambutannya, Menteri Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa permasalahan utama PMI non-prosedural adalah lemahnya perlindungan terhadap hak-hak mereka, terutama dalam konteks kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang.

“Data kami menunjukkan bahwa sekitar 95 hingga 97 persen PMI yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan adalah mereka yang berangkat secara non-prosedural. Khusus Kalbar, perbandingannya cukup memprihatinkan: satu yang berangkat secara prosedural, ada tiga yang ilegal,” ujarnya.

Menteri Abdul Kadir juga menyampaikan bahwa Kementerian P2MI merupakan kementerian baru yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk keseriusan negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja migran.

“Pak Presiden memberi dua mandat: pertama, pastikan perlindungan pekerja migran dari kekerasan dan perdagangan orang. Kedua, maksimalkan devisa dari para PMI untuk mendukung perekonomian nasional,” ucapnya.

Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta dukungan penuh dari Polda Kalbar yang turut menginisiasi deklarasi ini. Disebutkannya pula, tingginya angka PMI ilegal di Kalbar disebabkan oleh masih banyaknya “jalur tikus” yang kerap digunakan sebagai jalur keluar masuk tanpa dokumen resmi.

“Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi soal nyawa rakyat kita. Mereka ingin hidup layak, ingin menyekolahkan anaknya, tapi malah jatuh ke lingkaran mafia perdagangan orang,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti bahwa banyak PMI non-prosedural yang berangkat dengan visa turis atau ziarah, namun kemudian bekerja secara ilegal di negara tujuan. Hal ini sering dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang yang menjadikan mereka sebagai objek eksploitasi.

Menteri Abdul Kadir menyerukan pentingnya kerja sama lintas sektor dan peningkatan sosialisasi di tingkat desa agar masyarakat tidak terjerumus dalam praktik pengiriman ilegal yang membahayakan.

“Kita harus bekerja bersama. Tidak bisa hanya Kementerian, tidak bisa hanya Kepolisian atau Imigrasi. Semua pihak, termasuk pemerintah daerah, harus bersinergi dan aktif mencegah sejak dari hulu,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, ia menyampaikan rencana pembangunan shelter PMI di perbatasan Kalbar serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk penguatan pengawasan jalur-jalur ilegal, termasuk upaya menekan peredaran narkoba lintas negara yang memanfaatkan jalur yang sama.

Kegiatan deklarasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dalam melindungi PMI dan memberantas praktik perdagangan orang secara lebih terstruktur dan sistematis.

Dokumentasi:

Pontianak — Dalam rangka mendengarkan langkah-langkah persiapan likuidasi keuangan, jajaran penyusun laporan keuangan dan penyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Asistensi Pelaksanaan Langkah-Langkah Monitoring Sebelum Dilakukan rekamanan Likuidasi secara virtual pada Jumat, 20 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 15.30 WIB dari ruang kerja Kanwil.

Asistensi ini menjadi bagian penting dari proses persiapan menuju kegiatan utama, yakni Asistensi Pelaksanaan Likuidasi Data Laporan Keuangan Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2025. Dalam pemaparan yang disampaikan secara berani, disebutkan bahwa dari total 217 satuan kerja dengan kode Satker lama, terdapat 86 Satker yang masih memiliki saldo aktif dan wajib melaksanakan proses likuidasi. Kantor Wilayah Kalimantan Barat termasuk di dalamnya sebagai salah satu Satker yang harus melakukan proses tersebut.

Dalam kegiatan asistensi, peserta menerima sejumlah arahan teknis sebagai langkah tindak lanjut. Di antaranya adalah memastikan ketersediaan pengguna aplikasi SAKTI untuk tahun 2024 dan 2025, melakukan monitoring “To Do List” serta menghilangkan selisih data antara aplikasi SAKTI dan SPAN baik pada kode Satker lama maupun baru. Selain itu, seluruh modul pada kedua kode Satker tersebut diwajibkan telah melakukan tutup buku hingga bulan Mei 2025.

Langkah lainnya meliputi pengunduhan laporan keuangan yang diaudit pada kode Satker lama sebelum likuidasi dimulai, melakukan set-up proses likuidasi pada modul persediaan, aset tetap, penagihan, dan GLP, serta melakukan verifikasi terhadap modul pengguna yang dipesan. Peserta juga diingatkan agar memastikan telah dibentuknya Tim Likuidasi di tingkat satuan kerja dan wilayah, serta mempersiapkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk diunggah sebagai data dukungan.

Melalui asistensi ini, diharapkan seluruh satuan kerja, khususnya Kantor Wilayah Kalimantan Barat, dapat melaksanakan proses likuidasi secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian.

Dokumentasi:

Pontianak — Jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Apel Pagi secara virtual pada Jumat, 20 Juni 2025, yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Apel dimulai pada pukul 07.45 WIB dan berlangsung dengan tertib serta khidmat.

Bertindak sebagai Pembina Apel adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum (P3H), Zuliansyah, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah. Dalam amanatnya, Zuliansyah menekankan pentingnya evaluasi kinerja sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalbar.

Ia menyampaikan bahwa pada tanggal 29 hingga 31 Juli 2025 mendatang akan diadakan kegiatan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Hukum oleh unit pusat. Kegiatan ini akan melibatkan seluruh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, serta Kepala Bagian Umum dan menjadi bagian dari penilaian kinerja triwulan II.

Untuk itu, setiap divisi yang diminta segera menyusun laporan pencapaian kinerja periode Januari hingga Juni 2025. Zuliansyah menegaskan bahwa laporan yang disusun harus valid, akurat, dan komprehensif agar dapat memberikan gambaran tujuan serta mengangkat citra positif Kantor Wilayah di mata pusat. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama tim dalam menyusun laporan tersebut.

“Keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh pimpinan, tetapi merupakan hasil dari kerja sama seluruh tim. Tidak ada Superman, yang ada adalah Super Team,” tegasnya.

Divisi P3HAM disebut telah memulai penyusunan laporan bersama pengampu Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan akan dilanjutkan dengan unit-unit lain secara bergiliran. Divisi-divisi lainnya seperti Pelayanan Hukum, Administrasi, dan Umum juga diminta segera menyusun laporan dan menyampaikannya kepada pimpinan.

Seluruh laporan nantinya akan direkapitulasi dan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah dalam forum evaluasi nasional.

Kegiatan apel yang dilaksanakan secara berani ini berlangsung lancar dan menjadi sarana koordinasi yang efektif dalam menjaga konsistensi kinerja jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar menjelang evaluasi nasional.

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat kembali melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, pada Kamis (19/6/2025). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil ini bertujuan untuk memastikan bahwa substansi Raperda tersebut telah sejalan dengan asas-asas pembentukan peraturan-undangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan persetujuan dan ketenteraman masyarakat merupakan landasan penting bagi terciptanya lingkungan sosial yang aman dan tertib. Pemerintah daerah, di Kabupaten Sambas, diharapkan mampu menyusun regulasi yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan tetapi juga menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas, Ilham Jamaludin, yang hadir secara berani, turut menyampaikan urgensi pembentukan Raperda ini. Ia menyoroti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan strategi dalam menertibkan pelanggaran Perda dan/atau Perkada secara non-yustisial. Melihat dinamika sosial yang semakin kompleks di Kabupaten Sambas, kehadiran regulasi ini dinilai penting guna memberikan kepastian hukum dalam menjaga perdamaian umum dan ketenteraman masyarakat secara berkelanjutan.

Pembahasan Raperda dipimpin oleh Ketua Tim Kelompok Kerja 4, Dono Doto Wasono, dan berlangsung secara komprehensif, mencakup kajian terhadap 69 pasal dalam rencana. Substansi materi yang dibahas meliputi antara lain ketertiban kebersihan, ketertiban bangunan dan usaha, ketertiban lingkungan, ketertiban sungai dan saluran, ketertiban komunikasi, ketertiban parkir dan angkutan jalan, hingga ketertiban sosial.

Rapat ini juga diikuti oleh berbagai pihak lintas instansi, baik secara langsung maupun virtual. Hadir langsung di antaranya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Erwanto, beserta Fitri, serta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas. Dari Tim Pokja 4 Kanwil Kemenkum Kalbar, hadir pula Cecila Veronica S., Tri Wibowo, dan Mus Artodihadjo. Sementara itu, perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Bella, mengikuti rapat secara berani melalui aplikasi Zoom. Kegiatan ini juga melibatkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham Kalbar, Eghler, sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Setelah melalui pembahasan yang konstruktif dan akomodatif, rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB dengan penandatanganan Berita Acara Harmonisasi. Sebagai penutupnya, Zuliansyah kembali mengingatkan pentingnya menjaga kualitas produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan norma dan ketentuan hukum yang lebih tinggi, sekaligus dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Berdasarkan hasil rapat, disepakati bahwa Raperda Kabupaten Sambas tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tim Harmonisasi Kanwil Kemenkum Kalbar menyatakan bahwa substansi materi muatan Raperda tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sejajar, serta tidak bertentangan dengan putusan pengadilan dan norma hukum lainnya. Selanjutnya, proses ini akan dilengkapi melalui penerbitan Surat Selesai Harmonisasi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat.

Dokumentasi: